Surabaya, Komposisinews.com- ratusan buruh Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi demonstrasi yang dimotori oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini rencananya akan diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang dari berbagai daerah industri di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, dan Jember). Kamis,(13/6/2024).
Sebelum menuju ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, massa aksi dari berbagai daerah itu akan kumpul terlebih dahulu di titik kumpul utama di depan Mall Royal Plaza, Jl. Frontage A. Yani Surabaya pada jam 12.00 WIB. Setelah itu massa aksi bergerak bersama melalui rute Jl. Wonokromo, Jl. Raya Darmo, Jl. Basuki Rahmat, Jl. Embong Malang, Jl. Baluran dan Jl. Pahlawan. Diperkirakan sekitar pukul 13.00 WIB massa aksi sampai di depan Gedung Negara Grahadi dan memulai menyampaikan pendapat di muka umum.
Demo buruh hari ini membawa isu utama penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat jo PP No. 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera dan perubahannya dalam PP No. PP 21 tahun 2O24 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Setidaknya ada 7 (tujuh) alasan kenapa buruh menolak TAPERA adalah sbb.:
1. TAPERA tidak memberikan kepastian kepada peserta program TAPERA untuk memiliki rumah.
2. Pemerintah lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran dari APBN untuk perumahan rakyat.
3. Iuran TAPERA membebani biaya hidup buruh dan rakyat di tengah daya beli buruh yang turun 30 persen (tiga puluh) persen dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja.
4. Program TAPERA rawan penyelewengan, sebab selama ini tidak ada preseden kebijakan sosial yang iurannya dihimpun dari masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah tanpa melibatkan unsur perwakilan masyarakat (badan ad hoc).
5. Iuran TAPERA sifatnya memaksa, karena meskipun buruh yang sudah memiliki rumah tetap diwajibkan terdaftar sebagai peserta TAPERA dan mengiur setiap bulannya.
6. Ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana TAPERA, apalagi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, yang dapat mengalami PHK sewaktu-waktu tanpa menunggu usia pensiun.
7. Program TAPERA tumpeng tindih dengan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain menyuarakan penolakan TAPERA, aksi demonstrasi buruh hari ini juga menuntut tindak lanjut hasil audiensi pada saat peringatan hari buruh internasional (May Day) 2024, yaitu:
1. Pengalokasian anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin/tidak mampu di Jawa Timur (sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan segmen PBPU Pemda Provinsi Jawa Timur).
2. Segera bentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Jawa Timur.
3. Tambah kuota PPDB SMA/SMK Negeri dari jalur afirmasi anak buruh yang semula hanya (minimal) 5% (lima persen) menjadi 10% (sepuluh persen) dan hapus persyaratan kepemilikan KIP dan PKH untuk mendaftar PPDB SMA/SMK Negeri jalur afirmasi anak buruh.
4. Evaluasi kinerja Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan segera bentuk Tim Unit Reaksi Cepat bidang Ketenagakerjaan sebagaimana amanah Perda Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
5. Segera wujudkan Perda Jawa Timur tentang Sistem Jaminan Pesangon.
6. Segera sediakan dan bangun perumahan layak dan murah untuk buruh di kawasan industri Jawa Timur.
7. Sediakan transportasi publik yang layak dan murah untuk buruh di kawasan-kawasan industri Jawa Timur.
8. Tolak Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Demikian dan terima kasih.
*JAZULI, SH.*
Ketua EXCO Partai Buruh Provinsi Jawa Timur /
Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur
Telp./WA: 081235830757
(Fr351)
