Buton Utara,Komposisinews.com – Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (DPD JPKPN) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat DPC JPKPN Buton Utara dalam mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan tempat berlabuh oleh sejumlah kapal pelingkar di wilayah Buton Utara. Penertiban ini menyoroti indikasi pelanggaran fasilitas pelabuhan yang tidak sesuai dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Pengurus JPKPN, Ali, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti kuat serta daftar armada yang diduga melakukan pelanggaran operasional tersebut.
”Sekitar 10 nama kapal beserta fisiknya sudah kami dokumentasikan. Secara keseluruhan, kami memegang kurang lebih 10 nama kapal yang melanggar dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang bukan diperuntukkan bagi mereka berdasarkan dokumen SIPI,” tegas Ali, Sabtu (22/8/26).
Langkah hukum dan advokasi ini tidak hanya akan berhenti di tingkat kepolisian perairan setempat. Ali menegaskan bahwa berkas laporan resmi akan diteruskan hingga ke instansi pengawasan tingkat provinsi, sekaligus menyoroti adanya indikasi kelalaian dari pihak-pihak berwenang.
”Saya pastikan laporan ini tidak hanya sampai di Polairud, tetapi juga tembus ke PSDKP Provinsi. Bahkan, dalam laporan tersebut kami mencantumkan adanya dugaan pembiaran oleh instansi terkait yang berdampak langsung pada kelancaran dan tata kelola pelabuhan. Kita akan lihat bersama perkembangannya saat laporan ini mulai diproses,” pungkasnya.
melalui tindakan tegas ini, JPKPN berharap tata kelola kepelabuhanan dan aktivitas perikanan di Buton Utara dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban serta kelestarian sumber daya laut daerah. ( M. Husain )
