Masalahnya Polisi menerima laporan Paulus George Hung dan bahkan memproses hukum. Padahal jelas ada UU Pers, MOU Kapolri-Dewan Pers dan Perjanjian Polri-Dewan Pers. Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto juga telah menegaskan, produk jurnalistik yang diproduksi secara sah dari perusahaan pers legal tidak dapat dibawa ke ranah pidana maupun dijerat menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Memangnya kalau pelapornya masyarakat marginal, laporan diterima?!, saya kok kurang yakin.
Surat Undangan Wawancara Klarifikasi kedua untuk hadir di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada hari Senin, 28/10/2024, terpaksa saya hadiri sebagai penghormatan pada institusi Polri dan Dewan Pers/Ketua Dewan Pers yang merekomendasi agar saya menghadiri undangan Penyidik.
Setelah saya klarifikasi pada Penyidik, ternyata laporan Paulus George Hung dikarenakan tulisan saya berjudul “Bareskrim Polri Ungkap Dugaan Kejahatan PT. Cakra Sejati Sempurna” dengan sub-judul “Ketua Umum PJI Hartanto Boechori: Tangkap Big Boss PT Cakra Sejati Sempurna!”, yang sempat viral dan dipublikasikan secara luas oleh para jurnalis anggota PJI, khususnya kalimat ‘Setelah itu informasi yang saya dapat, Dittipiter Bareskrim Polri telah memeriksa belasan Saksi, *termasuk ‘Big Boss’ PT Cakra Sejati Sempurna, ‘Paulus’, namun Paulus belum ditetapkan Tersangka dan dilepaskan’*.
Kepada Penyidik dan Kanit IV Subdit IV Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Seto Handoko Putra, saya hanya serahkan dasar/bukti penulisan saya bahwa Paulus George Hung memang pemilik sebenarnya PT CSS ( Cakrawala Sejati Sempurna ). Saya serahkan juga bukti PT CSS telah dihukum pidana illegal logging oleh Majelis Mahkamah Agung atas kasasi Jaksa.
Saya sampaikan ke Kanit dan Penyidik agar pelapor langsung mengklarifikasi tulisan saya di Dewan Pers. Berita acara wawancara klarifikasi ditiadakan. Namun tak pelak, uang 4 juta melayang untuk transportasi akomodasi dan hotel dari Surabaya Jakarta PP. Belum lagi waktu saya terbuang sia sia. Hal hal kontra produktif seperti inilah saya harapkan dipikirkan para Penegak Hukum dan Dewan Pers. Belum lagi potensi/kemungkinan penyalah gunaan kewenangan oleh “oknum”. Memang hanya ‘Undangan wawancara klarifikasi’ dan tidak wajib saya hadiri. Paling “dicap”, ‘tidak kooperatif’. Namun seperti saya sampaikan di depan, saya berupaya menghargai institusi Polri serta Dewan Pers/Ketua Dewan Pers.
*Menegakkan Kebenaran Berdasarkan Fakta*
Tulisan saya terkait dugaan illegal logging yang diduga dilakukan PT Cakra Sejati Sempurna (PT CSS) di Murung Raya Kalimantan Tengah, kerja jurnalistik berdasar data dan fakta resmi. Saya memiliki data sah dan kredibel yang menunjukkan memang Paulus George Hung pemilik PT CSS sebenarnya. Oleh karena itu, ketika saya mengutip informasi mengenai pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terhadap beberapa saksi, termasuk yang disebut sebagai ‘Big Boss’ PT CSS, yaitu ‘Paulus’, saya bertindak berdasarkan prinsip jurnalistik dan bertanggung jawab profesional untuk menginformasikan kepada publik.
*Pertanyaan Perlu Diklarifikasi Pelapor*
Atas laporan yang diajukan Paulus George Hung, saya merasa perlu mempertanyakan beberapa hal:
1. Dasar pelaporan: Atas dasar apa Paulus George Hung melaporkan saya, padahal tulisan saya hasil kerja jurnalistik yang didasari fakta dan data kuat?
2. Reaksi pelapor:* Jika Paulus George Hung merasa tidak terkait atau tidak sebagai pemilik PT CSS, mengapa ia bereaksi dengan melaporkan tulis,” pungkas Buchori
