Lamongan,Komposisinews.com – Aksi penolakan kenaikan harga BBM masih terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Lamongan, massa mahasiswa menyebar untuk menggelar aksi demonstrasi di dua titik berbeda, dalam waktu bersamaan, Rabu (7/9/2022).
Massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Rakyat Merdeka, menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan Kantor Pemkab Lamongan.
Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang digelar PMII Lamongan di Tugu Adipura Lamongan, Mahasiswa menilai kenaikan BBM akan berdampak luas. Selain membebani masyarakat dari segi pengeluaran untuk membeli BBM, kenaikan BBM juga akan merembet pada naiknya harga bahan-bahan pokok, yang akan semakin menambah beban masyarakat.
Oleh karena itu, massa GMNI, Rakyat Merdeka dan HMI yang menyatu dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Lamongan (APERA) tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak kenaikan harga BBM.
“Kami menolak kenaikan harga BBM di tengah kemiskinan rakyat yang semakin parah, stabilkan harga bahan pokok sesuai daya beli masyarakat,” kata Mahmut dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk monopoli, perampasan dan alih fungsi lahan serta menjamin sarana prasarana produksi pertanian. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas dan memberantas mafia Migas dan tambang sesuai hukum yang adil serta transparan.
“Wujudkan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri untuk kedaulatan rakyat,” ucapnya.
Sejumlah tuntutan tersebut dituangkan dalam pakta integritas dan massa meminta Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi untuk menandatanganinya. Sayangnya, massa hanya ditemui oleh asisten 1 bidang pemerintahan Pemkab Lamongan M. Fahrudin.
Hari ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda sedang tidak ada di tempat karena ada acara di luar,” kata Fahrudin di hadapan mahasiswa.
Sementara itu, Mahasiswa PMII Lamongan memulai aksinya di Tugu Adipura Lamongan. Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kami juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dan segera membuat kebijakan agar subsidi dapat tepat sasaran. Kami menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” kata Ismail dalam orasinya.
Usai menggelar orasi di Tugu Adipura Lamongan, PMII kemudian melanjutkan aksinya dengan berjalan menuju gedung DPRD Lamongan.
Di depan gedung DPRD, PMII menyampaikan bahwa relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke Bantuan Sosial (Bansos) bukanlah sebuah solusi yang tepat, karena Bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir, dalam hal mekanisme dan teknis penyerapannya.
“Bansos juga tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah sebab sifatnya hanya konsumtif sementara. Menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” ucapnya.
Massa PMII kemudian ditemui ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur. Dia menyatakan dukungan terhadap apa yang disuarakan mahasiswa.
“Saya mendukung aksi penolakan harga BBM oleh mahasiswa ini dan akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” kata Abdul Ghofur dari atas truk pendemo.
Sebagai bentuk penegasan dukungannya, Ghofur juga menandatangani surat pernyataan yang berisi penolakan kenaikan harga BBM dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Setelah mendapat jawaban dari Ketua DPRD, mahasiswa PMII kemudian membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lebih besar jika DPRD Lamongan mengingkari pernyataannya. (Red)
