Sidoarjo,Komposisinews.com – Dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan pengelolah sampah, Gerakan Pekerja Kebersihan Seluruh Indonesia (GAPEKSI) melakukan unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo Jl. Cokronegoro No. 1 Sidoarjo,dengan diikuti 200 orang.Rabu (20/12/2023).
Dengan membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan peserta unjuk rasa menyuarakan aspirasinya di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo dan salah satunya isi dari tulisan tersebut “Maturnuwun awale mundak 1000 % di revisi dadi 400 % Masyarakate yo kaget Nohhh…… !!!”.
koordinator lapangan Dimas, Maygi Angga dan Wahyu Chicario Batistuta menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya :
1. Pemerintah melakukan revisi terkait pengenaan tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Griyo Mulyo sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati No. 51 tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD) Tempat Pemprosesan Akhir Griyo Mulyo Kab. Sidoarjo.
2. Pemerintah Kab. Sidoarjo melakukan penghapusan terkait pengenaan tarif pelayanan angkutan sampah yang di tetapkan berdasarkan ritase angkutan.
3. Pemerintah Menghapus penerapan system TOP UP BLUD terhadap para pengelola TPST di wilayah Kab. Sidoarjo.
4. Pemerintah Kab. Sidoarjo melakukan koordinasi dan pembahasan ulang dengan pengelola TPST di wilayah Kab. Sidoarjo, untuk menentukan solusi terbaik dan mendengarkan aspirasi dari para pengelola TPST, sehingga dapat dibuat peraturan yang di sepakati bersama dalam rangka pengelolaan sampah di Kab. Sidoarjo.
Perwakilan pengunjuk rasa melakukan orasi yang intinya, meminta kepada Bupati Sidoarjo jangan membodoi rakyat pengolah sampah serta meminta kepada Bupati Sidoarjo, jangan membuat kebijakan yang menyengsarakan pengolah sampah.
Hari ini kami memperjuangkan hak kita awale pemerintah Sidoarjo menaikkan 1000 % di revisi menjadi 400 %,driver Truck pengangkut sampah seorang PNS dan sdh mendapat gaji dari pemerintah akan tetapi, jasa sampah didesa disuruh membayar lagi.
Pemerintah Kab. Sidoarjo mencekik kepada pengelolah sampah, padahal Kab. Sidoarjo mendapatkan pialah Adipura karena kerja mereka, kita viralkan perjuangan unras kita bertujuan agar kesejahteraan kita tercapai kita merupakan pahlawan Adipura kenapa pemerintah Kab. Sidoarjo menekan tarif pengolah sampah.” ungkapnya salah satu peserta unjuk rasa.
Hajid Arief Hidayat kepala TPA Griyo Mulyo Jabon mengatakan, bahwasanya GAPEKSI dalam aksinya Menolak adanya tarif privasi angkutan dan meminta penurunan adanya tarif pemrosesan akhir di TPS Griyo Mulyo.
“Sebenarnya yang mereka protes itu merupakan tarif yang sudah di turunkan dari tarif semula, kalau dulu di perbup 117 yang demo awal tahun itu tarifnya 300 sekian ribu per ton kalau di rata-rata.kemudian sekarang tarif angkutan dan pemrosesan akhir 100 ribu per ton kelayakan biaya penyelenggaraan angkutan dan pemrosesan akhir per ton dihitungkan oleh konsultan itu sebesar 300 ribu.” jelasnya.
Arief mengungkapkan,” Masyarakat menanggung hanya sepertiga dari tarif yang seharusnya, Pemda sudah memberikan subsidi sebesar 2/3 atau 200.000 dalam 1 ton sampah yang di Angkut ke TPA. Mereka masih keberatan dari itu mereka minta tarif angkutan digratiskan padahal secara regulasi itu tidak bisa karena di Permendagri 7 tahun 2021 tentang tarif persampahan kemudian di Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD tarif itu seluruh atau sebagian jadi tidak bisa digantikan itu sudah ketentuan dari peraturan perundang-undangan seperti itu karena apa ini adalah jasa restribusi umum, jadi warga yang menerima layanan itu memang diharuskan untuk membayar atas pelayanan yang diberikan.” ungkapnya.
Dari 197 penerima layanan di TPA yang itu bentuknya TPS 3R ini sudah 180 yang melakukan pembayaran, sesuai data kami yang tidak melakukan pembayaran sampah sama sekali belum bisa ketentuan ini 17 TPS 3R yang ada di beberapa desa itu tersisa 17 yang belum bisa mengikuti penarifan yang terbaru.” pungkasnya.(Nit/Ida/Har)
